Kisah Tiga Keluarga dalam Perubahan; Tanah, Rumah & Memoar Kehidupan yang Hilang

Oleh: Askar Nur

 Jumaadi Jumaadi (2020)
Luka tanah dan dukacita di baliknya ibarat fragmen perjalanan yang tak pernah lekang dari hiasan wajah sebuah negeri, Indonesia. Dari masa kolonial hingga saat ini, Indonesia tak pernah benar-benar bebas dari ‘penjarahan’ politik ruang atas nama kesejahteraan.

Peristiwa tersebut direkam dan didokumentasikan dengan apik oleh seorang Belanda tulen, Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Orang Indonesia dan Tanahnya” (De Indonesier en Zijn Grond dalam Bahasa Belanda). Karya ini mengantarkan Vollenhoven dijuluki bapak Hukum Adat Indonesia. Buku tersebut mengurai kisah bercocok tanam dan beternak oleh orang Indonesia dengan suka cita. Kemudian sekelompok orang datang membawa lembaran legalitas dan mengklaim tanah mereka (orang Indonesia) adalah milik Negara.

Mereka diusir dan tak lama kemudian tanah mereka diserahkan ke pihak perusahaan dan industri. Setelah itu, disulap menjadi tambang emas, sumber minyak bahkan kebun kelapa sawit. Tak hanya itu, rumah merekapun harus menjadi lahan tambahan untuk mendirikan tambang.

Pemerintah Kolonial Belanda pada dasarnya menganggap tanah milik orang Indonesia adalah tanah kosong dan liar sehingga harus dikuasai oleh Negara. Vollenhoven dengan kegigihannya memperjuangkan hak-hak pribumi atas kepemilikan tanah tak tinggal diam dengan rencana pemerintah Belanda yang akan melakukan amandemen dalam Konstitusi Hindia-Belanda Pasal 62 pada tahun 1854. Amandemen tersebut berisi penghapusan hak-hak agraria masyarakat pribumi. Vollenhoven pun menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan negaranya karena telah melakukan pembatasan hak pribumi atas tanahnya dan hal tersebut, baginya, adalah bentuk kekejaman.

Bagi Vollenhoven, tanah liar dan kosong yang dimaksud oleh pemerintah Belanda merupakan tanah ulayat atau bentuk hak tertinggi atas kepemilikan tanah di Nusantara. Dari ulayat inilah, istilah “masyarakat adat” kemudian lahir dan dapat ditelusuri perihal kepemilikan atas tanah bagi pribumi melalui jejak leluhur.

Sekarang, pasca Indonesia terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda secara konstitusional, perkara yang pernah ditolak Vollenhoven justru kembali hadir dengan wajah dan subjek yang berbeda. Sebuah analogi “Yang Tertindas akan Menjadi Penindas” tampaknya berlaku, setelah Indonesia dijajah oleh Belanda, praktek dan ruang penaklukan atas tanah marak dilakukan dan atau dilindungi oleh para perangkat ultim di tubuh Negara (Indonesia).

Meskipun apa yang dilakukan Belanda terhadap pribumi dulunya berbeda dengan apa yang terjadi sekarang dari segi cara penguasaan. Belanda melancarkan aksinya secara terang-terangan dan penuh dengan unsur pemaksaan secara fisik. Akan tetapi, yang kita alami sekarang lebih kepada penaklukan secara perlahan dengan iming-iming kesejahteraan yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang telah memperoleh legal standing dari Negara sekaligus mengurangi bahkan mengeliminasi peran serta tanggungjawab Negara kepada rakyatnya.

Salah satu contohnya, seperti yang dituliskan oleh Muhammad Ridha dalam buku terbarunya “Kisah Tiga Keluarga dalam Perubahan; Etnografi Pembangunan Rumah di Makassar” yang terbit pada Oktober 2020 bahwa tanah rakyat dan segala hal tentang kelayakan hidup rakyat seperti program pengadaan perumahan rakyat bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan dasarnya seperti kisah usang kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tapi telah berubah menjadi usaha dagang yang dianjurkan oleh Bank Dunia dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP). Hal yang sama pun diutarakan oleh seorang pengamat perkembangan kota, Abidin Kusno, dalam “Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta”.

Polemik tentang rumah, tanah dan perumahan rakyat khususnya yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi lokus utama yang dibahas oleh Muhammad Ridha dalam bukunya. Dari rangkuman peta gurita bisnis developer perumahan, ikhtiar membangun rumah dan buruh perempuan, tafsir kesetaraan gender dalam pembangunan rumah, konsep Eropa dan kiblat corak atas rumah hingga metafora “tak ada rumah bagi si miskin” juga menjadi pembahasan khusus dalam buku tersebut.

Baca juga:  Siasat Politik Rampas Lahan Korporasi Hutan di Pedesaan

Sebagai seseorang yang awam dalam diskursus tentang perumahan rakyat dan peta kuasa perusahaan-perusahaan raksasa, saya tentu harus berhadapan dengan istilah-istilah dalam uang lingkup kajian ekonomi politik. Akan tetapi, sebuah kesyukuran karena buku tersebut tampil dengan gaya bahasa dan metode penyampaian autoetnografi dengan kebanyakan alur cerita dan narasinya melalui sudut pandang orang pertama yang menceritakan siklus kehidupan di sekitarnya sehingga kita dengan mudah akan memahami dan merasakan alur ceritanya. Pada dasarnya segala hal yang disampaikan dalam buku tersebut merupakan realitas yang terjadi di sekeliling kita khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Peristiwa-peristiwa tersebutlah yang menjadi pemandangan dalam keseharian kita, namun selama ini kebanyakan literatur atau bahan bacaan tentang pembahasan yang sama tampil dengan metode penyampaian khas penulis masing-masing dan luput dalam mempertimbangkan sikon pembacanya.

“Jalan Ninja” Gurita Bisnis Perumahan

Di Sulawesi Selatan, salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti menjadi developer utama dalam pembangunan “kota baru” dengan nama Tanjung Bunga di atas lahan kurang lebih 1.000 Hektar. Perusahaan tersebut adalah LIPPO Group yang telah jauh hari mengupayakan lahirnya sebuah kota baru, yakni kota yang mampu menjadi penopang ekonomi wilayah dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang dituliskan oleh Muhammad Ridha, bahwa Tanjung Bunga sebagai permodelan kota baru yang dimaksud merupakan perencanaan yang telah ada sejak tahun 1991 dan telah dimulai oleh salah satu perusahaan patungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Gowa. Perusahaan tersebut adalah Gowa Makassar Trade Development yang sebagian besar sahamnya dibeli oleh LIPPO Group pada 1995 sehingga pihak LIPPO memiliki legalitas (dalam hal ini SK Gubernur) untuk membeli dan mengelola lahan pada lokasi yang direncanakan.

Antara pihak perusahaan dan pemerintah terjalin relasi kuat dalam mekanisme pembebasan lahan. Hal tersebut dalam dilihat dari hadirnya kebijakan dalam bentuk SK Gubernur yang secara tidak langsung melegitimasi penguasaan atas ruang. Penguasaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun para developer serta pola relasi antar keduanya menunjukkan bangunan kepentingan dalam hal penyusunan kebijakan.

Senada dengan itu, Jeffrey A. Winters dalam “Oligarki: Teori dan Praktik” memberikan penekanan bahwa kultur kapitalisme dalam arena sosial selalu meniscayakan relasi yang berpusat antara yang berkuasa dengan yang mampu melanggengkan kekuasaan, yakni pemusatan kekuasaan pada segelintir elit, terutama elit-elit pemegang kekayaan (kaum borjuis). Winters menamai relasi berpusat tersebut dengan istilah “Oligarki”.

Identifikasi arena kerja oligarki memiliki dua muatan dimensi. Pertama, Oligarki memiliki dasar kekuasaan, yaitu kekayaan material. Kedua, Oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas.

Dengan demikian, antara pihak LIPPO dan manuver kekuasaan atas lahan yang dilegitimasi oleh pemerintah provinsi seperti yang diuraikan Muhammad Ridha dalam bukunya memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa di balik prospek pembangunan perumahan dan pemberian legitimasi melalui kebijakan terdapat kekuasaan oligarki dari segi politik yang berangkat dari kuasa kekayaan dan kuasa politik yang spesifik di sekitar kuasa tersebut sehingga susah dipecahkan dan jangkauan kekuasaannya sangat sistemik.

Baca juga:  “Kapitalisme dari Bawah”

Lebih lanjut, selain LIPPO Group yang disebutkan dalam buku tersebut, terdapat pula garapan lahan dari perusahaan raksasa properti kedua yang ada di Sulawesi Selatan, yakni Ciputra Sutya TBK. Dengan legalitas yang sama, Ciputra memulai pembangunan rumah tapak di atas 106,41 Hektar dengan melakukan reklamasi Pantai Losari yang menjadi ciri khas Kota Makassar. Proyek tersebut pun mendapat sorotan dan penolakan dari masyarakat setempat karena telah melanggar aturan dan menyingkirkan masyarakat lokal yang menjadikan bibir pantai sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu, proyek tersebut juga merusak ekosistem laut karena melakukan pengerukan pasir untuk kepentingan reklamasi di pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar oleh perusahaan Belanda Royal Boscalis yang terikat dengan Ciputra sebagai penyuplai pasir.

Kendati demikian, proyek tersebut sampai hari ini pun masih tetap berjalan. Fenomena demikian semakin menekankan bahwa proyeksi pembangunan tata ruang akan semakin melanggengkan ketidakadilan berikut perampasan tanah dan penggusuran yang dialami rakyat. Meskipun niat awalnya adalah pembangunan untuk semua rakyat tanpa kelas sosial, akan tetapi pertarungan global dan pandangan kapitalistik serta legalitas dari perangkat pemerintahan mampu menggeser nilai awal. Perlahan namun pasti kisah usang penghapusan hak atas pribumi oleh kolonial Belanda di era pra kemerdekaan adalah kisah kita hari ini dengan pola dan gaya yang berbeda namun dengan makna yang sama: penindasan dan pemiskinan.

Tak hanya sampai di situ, buku dengan metode autoetnografi tersebut juga menguraikan beberapa megaproyek dengan konsep “kota baru” juga tengah dijalankan berdasarkan peta pembangunan di Sulawesi Selatan, seperti Water Front City, Tallasa City, Summarecon Mutiara atau Citra Grand Galesong City di Gowa dan lain sebagainya. Namun yang tidak kalah penting dari beberapa proyek tersebut adalah proyek pembangunan Mamminasata.

Mamminasata dalam Wajah Pembangunan

Mamminasata dalam tata bahasa bugis khususnya bugis Bone berasal dari akar kata ‘minasa’ yang berarti ‘harapan’, kata ‘ta’ bermakna ‘kita’ sedangkan ‘ma’ merupakan imbuhan bermakna proses. Mamminasata mengandung makna harapan atau pengharapan kita dan jika ditautkan dengan istilah kota maka Maminasata adalah kota harapan kita.

Mamminasata dalam artian maknawi merupakan sebuah harapan masyarakat Sulawesi Selatan akan hadirnya sebuah tatanan kota yang ramah terhadap semua kalangan masyarakat dan mampu membawa angin segar kesejahteraan bagi masyarakat. Setidaknya, perkara demikianlah yang menjadi tumpuan harapan besar di balik nama Mamminasata.

Secara terapan, Mamminasata adalah sebuah rencana tata ruang menuju kota yang metropolitan, kota yang besar. Rencana proyek ini telah dimulai pada tahun 1981 dengan nama Minasamaupa, singkatan dari Sungguminasa, Maros dan Ujungpandang. Kemudian tahun 1997, kembali menyusun tata ruang wilayah yang telah memasukkan Takalar. Nama Minasamaupa kemudian berganti menjadi Minasamamata. Tahun 2001 diadakan lagi perubahan nama seiring perubahan nama kota dari Ujungpandang menjadi Makassar (Ridha, 2020: 37-38).

Baca juga:  Kuasa Ekonomi Politik “Raja” Hutan

Dari Minasamaupa ke Minasamamata kemudian yang terakhir adalah Mamminasata. Tahun demi tahun megaproyek Mamminasata tumbuh semakin besar, pembangunan perumahan dan pembebasan lahan semakin marak terjadi. Tak ayal, pembangunan acapkali menjadi arena konflik sosial antar kelas; kelas penguasa dan kelas rakyat kecil. Konflik tersebut termanifestasi pula dalam narasi yang dibangun dan argumentasi yang disampaikan kepada publik. Pemerintah yang mengatasnamakan penataan kota yang lebih baik disambut dengan argumentasi masyarakat yang merasa kehilangan lahan pekerjaan (Fajar, 2018).

Dalam artikel yang ditulis oleh Widyawati, dkk menyoal tentang Jaringan Organisasi dalam Pembangunan Kawasan Mamminasata menyimpulkan bahwa kerjasama pemerintah daerah di kawasan perkotaan Mamminasata kurang memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perkotaan. Kerjasama dilakukan atas dasar kepentingan masing-masing. Hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme kerjasama dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. Koordinasi hanya dilakukan jika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu, buku ini juga mengkaji proyeksi Mamminasata. Seiring berjalannya pembangunan jalan Mamminasata, pembangunan perumahan komersial juga tumbuh subur sehingga pembebasan lahan hingga perampasan hak atas tanah merupakan perkara yang terhindarkan. Selain itu, berkembangnya perencanaan pembangunan juga telah menyebabkan ketidakadilan pembangunan. Jurang ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, antara penduduk miskin dan kelas kaya kian nampak.

Hal tersebut juga memicu menjamurnya proyek pembangunan perumahan yang semata-mata diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kelas atas (Surbakti, 1995). Tak hanya itu, proyeksi pembangunan tersebut juga menambah daftar panjang kasus konflik dan penggusuran masyarakat miskin kota yang harus bertahan hidup di pinggiran kota (Dorleans, 1994).

Lebih lanjut, Muhammad Ridha dalam “Kisah Tiga Keluarga dalam Perubahan” juga menguraikan mekanisme pembebasan lahan berdasarkan hasil penelitiannya. Terdapat tiga mekanisme pembebasan lahan. Pertama, Penggunaan ‘Orang Kuat Lokal’ dalam hal ini bangunan relasi antara pihak perusahaan dengan para petuah daerah yakni orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat setempat. Kedua, Penggunaan Makelar Lokal yang biasanya bertugas mencari pemilik tanah, menghubungkan dengan pihak perusahaan hingga membuat kontrak perjanjian. Ketiga, ‘Pemaksaan Tak Langsung’ dalam kasus ini Muhammad Ridha mengangkat sebuah kasus yang dialami oleh keluarga Dg Muli yang harus tersingkir dari rumahnya akibat proyek Citraland Celebes. Awalnya Dg Muli dan keluarganya tidak mau menjual tanahnya dan kukuh bertahan. Akan tetapi, lambat laun ia harus merelakan tanahnya akibat setiap tahun terendam air limbah dari perumahan Citraland.

Dari mengguritanya perusahaan raksasa properti di Sulawesi Selatan hingga megaproyek Mamminasata, kehidupan masyarakat khususnya golongan ekonomi bawah semakin terpuruk. Cara pandang kapitalistik meniscayakan segala hal yang mampu menghadirkan pundi-pundi keuntungan adalah keharusan termasuk melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kepemilikan atas tanah.

Terhadap apa yang dikatakan Muhammad Ridha di awal bukunya “Bagaimana tata perlambangan, hubungan gender, reproduksi rumah tangga dan kekerabatan dibangun oleh mereka yang tak berrumah? Ini hanya pertanyaan usil saya ketika melihat kenyataan banyak orang tak memiliki akses terhadap perumahan” merupakan dampak nyata dari hadirnya gurita raksasa properti berikut proyek-proyek perumahannya. Satu hal yang pasti adalah “Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin harus kehilangan tanah, rumah berikut memoar kehidupan”.

Komentar Pembaca CaraBaca
BUKU TERBITAN CARABACA.ID

Melawan Rezim Infrastruktur - Studi Ekonomi Politik

Sebagai cara untuk tetap waras dan terus melanggengkan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan, CaraBaca terus memproduksi wacana alternatif  dengan menulis, membaca, diskusi, dan mengorganisir akar rumput.
BELI PRDOUK KAMI SEBAGAI DUKUNGAN
close-link
0%