Oleh: Aldi Saputra
Sumber: Akun X Marcello Musto
Struktur dominasi ekonomi maupun dominasi simbolik dari masyarakat, yang selalu menutupi ketidakadilan di dalamnya (Pierre Bourdieu)
Lanskap sosial-politik hari ini, kita menyaksikan satu realitas mencolok. Semua pihak mengklaim diri sebagai pejuang kebaikan, pembela keadilan, atau pahlawan kemanusiaan. Slogan-slogan seperti “bersama rakyat”, “demi kesejahteraan”, “untuk kemanusiaan” menjadi semacam selimut moral yang menutupi ambisi akan kuasa, kontrol, dan kekuasaan ekonomi. Ini bukan hanya gejala etis, tapi sebuah fenomena historis yang berakar dari perubahan mendalam dalam budaya politik, komunikasi, dan kekuasaan.Dulu, dalam narasi klasik, kita mengenal dikotomi yang jelas: protagonis dan antagonis. Pahlawan dan penjahat. Revolusioner dan tiran. Sekarang, kita hidup dalam dunia “populisme borjuis”, dimana setiap pihak ingin tampil sebagai protagonis. Bahkan penguasa yang otoriter pun menjual dirinya sebagai pelindung demokrasi. Korporasi yang eksploitatif mengemas kampanye mereka dengan jargon hijau dan keberlanjutan. Tak ada yang mau mengaku sebagai “penindas” semua mengaku sebagai korban atau penyelamat. Hal ini menciptakan ruang sosial yang membingungkan. Abu-abu mendominasi.
Ketika semua orang mengklaim moralitas, bagaimana kita tahu siapa yang benar-benar bermoral? Ketika semua pihak berlindung di balik jargon keadilan, bagaimana kita menilai keadilan itu sendiri? Realitas ini menghasilkan simulakra, meminjam istilah Jean Baudrillard: kita tidak lagi hidup dalam dunia nyata, tapi dalam representasi dari representasi tiruan dari moralitas yang kehilangan referensi awalnya.
Dalam era perjuangan kemerdekaan hingga awal Orde Baru, identitas politik sering bersifat terang benderang: kiri versus kanan, revolusioner versus reaksioner, rakyat versus elite. Pola ini menciptakan medan konflik yang memungkinkan pertarungan gagasan. Peta politik Indonesia pasca-kemerdekaan misalnya, diwarnai oleh antagonisme eksplisit antara kekuatan nasionalis, Islamis, dan kiri-marxis masing-masing dengan identitas ideologis yang tegas.
Dalam narasi besar sejarah, perdebatan ideologi dan konflik kelas selalu tegas. Ia memunculkan dialektika, seperti tesis, antitesis, hingga sentesis. Namun di era populisme borjuis, semua orang berdiri di atas klaim kebaikan yang seragam, seakan perdebatan telah mati. Politik menjadi pertunjukan, bukan pertarungan gagasan. Etika menjadi kosmetik, bukan kompas. Realitas sosial menjadi datar dan membosankan karena kehilangan tensi.
Di masa lalu, kejelasan posisi memungkinkan masyarakat untuk belajar, bergolak, dan tumbuh. Tokoh-tokoh seperti Tan Malaka atau Soekarno muncul dari medan konflik ideologis yang nyata. Sekarang, kritik terhadap kekuasaan seringkali justru dibungkam oleh kemiripan simbolik: “bukankah kita sama-sama memperjuangkan keadilan?” Begitu katanya padahal arah, motif, dan metode sangat berbeda.
Sejak keruntuhan Orde Baru dan masuknya era reformasi (1998), antagonisme yang bersifat ideologis mulai menipis. Banyak aktor politik justru bersatu dalam satu arena “populisme borjuis” yang pragmatis: partai-partai berbagi panggung dalam koalisi luas yang sering tidak berdasarkan prinsip, tapi pada distribusi kekuasaan. Mereka semua mengklaim memperjuangkan “rakyat”, padahal rakyat dijadikan narasi pasif, bukan subjek aktif. Inilah yang oleh Chantal Mouffe disebut sebagai kematian antagonisme yang sejati, ketika konflik digantikan oleh konsensus palsu.
Kecenderungan untuk menyamarkan kepentingan dalam bahasa moral sudah lama menjadi strategi kekuasaan. Michel Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan modern bekerja tidak lagi melalui represi brutal, tapi melalui “produksi kebenaran” di mana narasi-narasi tertentu dijadikan norma sosial, sementara yang lain disingkirkan. Dalam konteks hari ini, kekuasaan tampil bukan sebagai penindas, tetapi sebagai pelindung. Proyek-proyek besar, mulai dari reklamasi, pembangunan energi, hingga kampanye digital, dibingkai sebagai proyek “demi rakyat” padahal sering justru merampas hak rakyat.
Dalam sejarah kolonial, kita pernah melihat logika serupa. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyebarkan retorika “etika kolonial” sebuah gagasan bahwa penjajahan dilakukan demi mendidik dan mensejahterakan bangsa pribumi. Padahal yang terjadi adalah kontrol dan eksploitasi yang lebih sistematis. Pola ini menggemakan kembali dalam bentuk-bentuk baru kekuasaan hari ini, di mana logika kebaikan justru digunakan untuk membungkam oposisi.
Sejarah pergerakan sosial selalu melibatkan musuh yang jelas. Dalam pergerakan buruh awal abad ke-20, kapitalis besar dan pemilik modal asing menjadi simbol perlawanan. Dalam gerakan petani atau tani miskin, tuan tanah adalah lawan yang riil. Tetapi hari ini, antagonisme semacam itu disamarkan. Bahkan tokoh-tokoh elite yang pernah menjadi bagian dari rezim otoriter atau korupsi kini tampil sebagai reformis, relijius, atau humanis. Ini yang disebut Baudrillard sebagai simulakra: ketika realitas digantikan oleh citra dan kepalsuan yang lebih meyakinkan daripada kenyataan.
Kondisi ini tidak hanya menumpulkan kritik, tapi juga mematikan dinamika sosial-politik. Seperti dikatakan oleh Gramsci, ketika hegemoni berjalan tanpa tandingan, masyarakat memasuki tahap pasif “kebudayaan konsensus” di mana semua tampak setuju, padahal sedang dikendalikan oleh satu blok kuasa dominan.
Era media sosial memperparah semua ini. Aktivisme menjadi konten. Kepedulian menjadi label. Tidak jarang, orang “menjual” solidaritas tanpa melibatkan dirinya secara riil. Fenomena ini mengingatkan pada istilah Zygmunt Bauman tentang “moralitas cair”, di mana komitmen moral tidak lagi berbasis pada aksi dan keberpihakan yang konkret, tapi pada impresi dan gaya. Dalam dunia yang seperti ini, antagonisme bukan hanya menghilang, tapi dianggap tabu. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif, bahkan negatif. Padahal dalam sejarah, konflik adalah nadi dari perubahan sosial. Tanpa oposisi, tanpa ketegangan, tak ada transformasi. Yang ada hanyalah stagnasi dan estetika pura-pura.
Narasi ini mencoba meletakkan sebuah kekecewaan terhadap kondisi sosial-politik kontemporer, di mana batas-batas antara “baik” dan “buruk” kabur, bahkan nyaris lenyap. Kita hidup dalam zaman di mana hampir setiap individu atau kelompok membungkus kepentingan dengan retorika moral: semua mengaku memperjuangkan “kebaikan”, “keadilan”, “kemanusiaan”, “kerakyatan”, dan “kesejahteraan”. Namun, apa yang tersaji seringkali hanyalah ilusi etis topeng yang menutupi hasrat akan kuasa, kapital, dan pengaruhnya. ***
Aldi Saputra Adalah Mahasiswa Pascasarjana Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Referensi
Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, 1962.
Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, Verso, 2000.
Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, Pantheon Books, 1980.
Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule, University of California Press, 2002.
Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, University of Michigan Press, 1994.