Oleh: A. Muh. Ismail
Pohon Hayat (Jumaadi)
Amerika Serikat juga mengklaim tindakan ini perlu dilakukan karena perdagangan narkoba yang dikelola rezim Maduro dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kesehatan dan keamanan warga Amerika (terutama terkait krisis fentanil). Selain itu Amerika Serikat tidak mengakui hasil Pemilu Venezuela 2024 dan menganggap Maduro sebagai pemimpin ilegal yang mempertahankan kekuasaan melalui kecurangan dan penindasan.
Kudeta dan Intervensi Amerika Serikat Aktivitas yang dilakukan oleh Amerika Serikat awal tahun ini terhadap Venezuela tentu bukanlah kali pertama untuk mempertegas statusnya sebagai negara Imperialis. Sudah banyak negara yang menjadi korban dari upayanya menjadi sebuah Negara Paman Sam. Amerika Serikat telah melakukan berbagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara lain melalui operasi militer dan intelijen, mulai dari penangkapan langsung pemimpin negara seperti Manuel Noriega di Panama tahun 1989, invasi militer untuk menggulingkan Saddam Hussein di Irak tahun 2003 dan Jean-Bertrand Aristide di Haiti tahun 2004, hingga pengorganisasian kudeta terselubung terhadap Mohammad Mossadegh di Iran tahun 1953, Jacobo Árbenz di Guatemala tahun 1954, João Goulart di Brasil tahun 1964, Salvador Allende di Chili tahun 1973, Soekarno di Indonesia tahun 1966 dan Manuel Zelaya di Honduras tahun 2009.
Selain itu, AS juga terlibat aktif dalam mendukung pemberontakan untuk menumbangkan rezim seperti dalam kasus pembunuhan Patrice Lumumba di Kongo tahun 1960 serta dukungan serangan udara NATO yang berujung pada kematian Muammar Gaddafi di Libya tahun 2011, yang secara kolektif menunjukkan pola penggunaan kekuatan global untuk mengamankan kepentingan strategis dan ekonomi Amerika di berbagai belahan dunia (Chomsky, 2008).
Dalam perspektif Noam Chomsky (2008), istilah “Negara Paman Sam” merupakan kedok retoris bagi praktik neoimperialisme Amerika Serikat yang beroperasi layaknya kakek pemimpin “Mafia Global”, di mana kekuatan militer dan ekonomi digunakan bukan untuk menyebarkan demokrasi, melainkan untuk menghancurkan setiap negara yang mencoba mandiri (melalui teori “threat of a good example”) demi mengamankan kepentingan elit korporasi. Melalui mekanisme sanksi, propaganda media (manufacturing consent), dan intervensi langsung, Paman Sam menegakkan hegemoni globalnya untuk memastikan sumber daya alam dunia tetap berada di bawah kendali Washington, sekaligus menghukum siapapun yang berani menantang tatanan ekonomi kapitalis tersebut.
Semua Tentang Minyak
Dalam bukunya Imperialisme Baru, David Harvey (2010) berargumen bahwa minyak berfungsi sebagai instrumen kontrol geopolitik yang memungkinkan Amerika Serikat memegang kekuatan veto atas ekonomi para pesaingnya, seperti Tiongkok dan Uni Eropa, dengan mengendalikan keran energi global. Melalui mekanisme yang ia sebut sebagai akumulasi melalui perampasan (accumulation by dispossession), AS berupaya mengatasi krisis modal dengan merampas aset negara lain melalui sanksi atau intervensi militer guna menyerahkannya kepada korporasi swasta. Langkah ini juga krusial untuk mempertahankan hegemoni petrodollar, di mana kontrol atas negara produsen minyak memastikan perdagangan energi tetap menggunakan Dollar AS, sekaligus mencegah pemimpin dunia beralih ke mata uang lain yang dapat meruntuhkan dominasi finansial Washington. Secara strategis, penguasaan atas wilayah kaya minyak ini menjadi bentuk “solusi ruang” (spatial fix) bagi AS untuk memproyeksikan kekuatan militer dan ekonomi secara permanen, memastikan bahwa dominasi global mereka tetap tak tertandingi melalui kendali atas sumber daya yang paling vital bagi peradaban modern.
Dari kedua data di atas, kita dapat melihat sebuah anomali menarik yang menjadi bukti nyata dari tesis David Harvey dalam bukunya Imperialisme Baru. Dalam tabel pertama dan kedua, terlihat jelas kontradiksi strategis: meskipun Amerika Serikat tidak termasuk dalam lima besar pemilik cadangan minyak dunia—dengan posisi puncak justru diduduki oleh Venezuela (303-304 miliar barel)—AS secara agresif memacu teknologinya hingga berhasil menduduki peringkat pertama produsen minyak dunia sebesar 13,2 juta barel per hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa AS sedang melakukan ekstraksi besar-besaran terhadap sumber daya domestiknya yang terbatas untuk mempertahankan dominasi ekonomi saat ini.
Data pada tabel ketiga dan keempat memperjelas jangkauan imperialisme tersebut melalui instrumen korporasi. Perusahaan raksasa seperti ExxonMobil dan Chevron tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi menggurita ke wilayah strategis seperti Guyana, Kazakhstan, hingga Irak. Total produksi ExxonMobil saja (3,8 – 4,1 juta barel) melampaui seluruh produksi nasional negara besar seperti Irak atau Tiongkok. Ini membuktikan argumen Harvey bahwa imperialisme modern tidak selalu mengharuskan kepemilikan tanah, melainkan kontrol atas aset dan aliran energi melalui perusahaan multinasional yang didukung oleh kekuatan politik Washington.
Ketimpangan antara cadangan melimpah di tangan negara lain dan kebutuhan kontrol oleh Paman Sam inilah yang memicu agenda intervensi dan kudeta. Sebagaimana yang saya petakan dalam data tersebut, negara dengan cadangan raksasa seperti Venezuela dan Irak selalu menjadi titik panas campur tangan AS. Mengacu pada Harvey, aktivitas ini adalah upaya AS untuk melakukan akumulasi melalui perampasan; ketika cadangan minyak domestik mereka tidak lagi mencukupi untuk menopang hegemoni Dollar, maka jalan satu-satunya adalah memastikan cadangan besar di negara lain berada di bawah kendali rezim yang kooperatif atau perusahaan minyak milik AS.
Oleh karena itu, penangkapan pemimpin (seperti yang terjadi di Venezuela baru-baru ini) atau dukungan terhadap kudeta di negara-negara kaya minyak bukanlah sekadar urusan penegakan hukum atau demokrasi. Itu adalah langkah taktis untuk memastikan bahwa keran energi dunia tetap sinkron dengan kepentingan kapitalisme global yang dipimpin oleh AS. Dengan menguasai wilayah operasional di negara-negara tersebut, AS berhasil mewujudkan imperialisme bentuk baru: sebuah sistem di mana mereka mungkin tidak memiliki cadangan minyak terbesar di bawah tanahnya sendiri, tetapi mereka adalah pihak yang memegang kunci brankas minyak di tanah orang lain.
Ikatan Kapital
Kaptalisme mampu bertahan hidup sedemikian lama melewati berbagai krisis dan reorganisasi serta lolos dari prediksi-prediksi suram dari kalangan kiri maupun kanan yang meramalkan bahwa kapitalisme akan runtuh tak lama lagi. Lefebvre dalam buku Imperialisme baru David Harvey, beranggapan bahwa dirinya telah berhasil menemukan kunci penjelasan mengapa kapitalisme mampu bertahan dan keluar dalam situasi krisis, yaitu kapitalisme mampu bertahan hidup melalui penciptaan perluasan ruang (production of space) (Harvey, 2010). Namun sayangnya dia gagal untuk menjelaskan secara tepat bagaimana atau mengapa hal itu bisa demikian.
Baik Lenin dan Luxemburg, meski atas dasar alasan-alasan yang sangat berbeda dan dengan argumentasi yang sangat berbeda, memandang bahwa imperialisme — yang merupakan suatu bentuk penciptaan dan pemanfaatan ruang global — merupakan jawaban atas teka-teki tersebut, hanya saja menurut mereka kedua solusi tersebut terbatas kemampuannya dan karenanya penuh dengan kontradiksi-kontradiksi yang akan meruntuhkannya (its own terminal contradictions). Hingga Harvey mencoba mengusulkan suatu teori mengenai ‘spatial fix’.
David Harvey menjelaskan bahwa kekuatan imperialisme modern bekerja melalui perpaduan antara logika teritorial (negara) dan logika kapital (pasar) yang saling mengunci. Harvey berargumen bahwa kapitalisme secara inheren menghadapi krisis kelebihan modal, di mana akumulasi uang yang terus menumpuk membutuhkan ruang baru untuk diinvestasikan agar tidak mengalami devaluasi. Minyak, sebagaimana yang saya jelaskan di atas sebagai cadangan terbesar di Venezuela dan Timur Tengah, menjadi target utama karena berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan ‘spatial fix’ atau ‘Spatio-temporal fix’, yaitu memindahkan modal ke wilayah geografis baru untuk mengamankan keuntungan jangka panjang.
Harvey menekankan bahwa sistem keuangan global bertindak sebagai “ikatan” yang memaksa negara-negara di seluruh dunia tunduk pada kepentingan Wall Street melalui mekanisme utang dan kontrol mata uang. Jika sebuah negara kaya minyak mencoba keluar dari sistem Petrodollar atau menasionalisasi asetnya—seperti yang dilakukan rezim-rezim yang sering menjadi target intervensi AS—maka “ikatan kapital” ini akan ditarik kencang melalui sanksi ekonomi atau pemutusan akses ke pasar modal internasional. Inilah mengapa meskipun AS bukan pemilik cadangan minyak terbesar, ia harus mendominasi secara militer dan finansial di wilayah tersebut; tujuannya adalah memastikan bahwa kapital tetap bergerak dalam sirkuit yang dikendalikan oleh Paman Sam, mengubah sumber daya alam negara lain menjadi mesin pertumbuhan ekonomi AS melalui proses akumulasi melalui perampasan.
Ikatan kapital dapat dilihat pada krisis ekonomi yang mencekik Venezuela sesaat sebelum peristiwa Januari 2026. Melalui kontrol terhadap lembaga finansial global, Amerika Serikat menggunakan instrumen utang dan pemutusan akses ke sistem kliring —proses penyelesaian transaksi keuangan secara kolektif dan berkala antar bank— internasional sebagai jerat untuk melumpuhkan kapasitas negara tersebut dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Ketika pemerintah Venezuela mencoba melakukan transaksi minyak di luar sistem Dollar atau menolak syarat-syarat dari kreditur Barat, “ikatan kapital” ini ditarik kencang dalam bentuk sanksi sekunder yang membekukan aset-aset negara di luar negeri dan melarang perusahaan asing untuk berinvestasi. Hal ini menciptakan kondisi di mana meskipun minyak secara fisik ada di bawah tanah Venezuela, secara finansial minyak tersebut tidak dapat diubah menjadi nilai ekonomi karena terkunci oleh sistem keuangan yang didominasi AS.
Akibatnya, terjadi devaluasi mata uang yang ekstrem dan kehancuran infrastruktur domestik karena ketiadaan modal untuk pemeliharaan, yang pada akhirnya memicu ketidakstabilan sosial yang parah. Dalam logika Harvey, kondisi kelaparan modal yang diciptakan secara sengaja ini merupakan prasyarat untuk melakukan akumulasi melalui perampasan. Krisis tersebut menjadi justifikasi moral dan politik bagi intervensi luar negeri dengan alasan “kemanusiaan” atau “pemulihan demokrasi,” padahal tujuan utamanya adalah untuk memutus ikatan kapital yang lama dan menggantinya dengan ikatan baru yang memungkinkan korporasi AS masuk kembali dan menguasai cadangan minyak tersebut dengan harga murah. Dengan demikian, ikatan kapital berfungsi sebagai senjata ekonomi yang bekerja lebih efektif daripada serangan militer dalam memaksa sebuah negara kaya sumber daya untuk tunduk pada sirkuit kapitalisme global.
Rantai Nilai
Di sisi lain, Intan Suwandi membedah mekanisme teknis di lapangan tentang bagaimana kontrol itu dijalankan melalui jaringan produksi global yang mengeksploitasi perbedaan upah dan sumber daya. Suwandi (2022) berargumen bahwa imperialisme modern tidak lagi hanya melalui pendudukan fisik, melainkan melalui rantai nilai global yang dikendalikan oleh perusahaan multinasional, yang dalam logika Harvey merupakan perpanjangan dari ikatan kapital tersebut. Ketika Harvey berbicara tentang bagaimana modal harus terus bergerak mencari ruang baru untuk menghindari krisis, Suwandi menunjukkan bahwa ruang baru tersebut dieksploitasi melalui sistem sub-kontrak dan pengawasan ketat terhadap proses produksi, di mana keuntungan finansial yang besar mengalir kembali ke perusahaan induk di AS (seperti Exxon atau Chevron) sementara risiko lingkungan dan upah murah tetap tinggal di negara tempat sumber daya itu berada.
Lebih lanjut, ikatan kapital Harvey menyediakan kerangka kerja finansial dan politik yang memungkinkan rantai nilai Suwandi berjalan dengan lancar. Suwandi menjelaskan bahwa dalam imperialisme ekonomi baru ini, terdapat mekanisme pertukaran yang tidak setara (unequal exchange), di mana tenaga kerja dan sumber daya dari negara seperti Venezuela dihargai sangat murah namun menghasilkan keuntungan raksasa di Wall Street. Ini sejalan dengan konsep akumulasi melalui perampasan Harvey; intervensi AS yang kita bahas sebelumnya berfungsi untuk “mendisiplinkan” rantai nilai ini. Jika sebuah negara mencoba memutus rantai tersebut dengan menasionalisasi minyaknya, maka AS akan menarik ikatan kapital finansialnya untuk menghancurkan ekonomi negara tersebut, hingga akhirnya rantai nilai tersebut dapat disambungkan kembali di bawah kendali korporasi Amerika.
Analisis mengenai Pertukaran Tidak Setara (unequal exchange) dalam industri minyak dapat dihitung dengan melihat selisih nilai antara bahan mentah yang diekstraksi di negara berkembang dengan produk bernilai tambah tinggi yang dikuasai oleh korporasi negara maju. Dalam konteks teori Intan Suwandi, perusahaan minyak AS seperti ExxonMobil atau Chevron sering kali mengekstraksi minyak mentah (crude oil) dari negara seperti Venezuela atau Irak dengan biaya produksi yang sangat rendah—berkisar antara $10 – $20 per barel—namun nilai yang benar-benar dinikmati oleh negara pemilik sumber daya tersebut hanya terbatas pada royalti atau pajak yang kecil. Sebaliknya, melalui kendali atas Rantai Nilai Global, perusahaan AS menguasai tahap hilir (downstream) yang meliputi penyulingan, petrokimia, dan distribusi, di mana minyak tersebut diolah menjadi produk turunan (seperti bahan bakar jet, plastik, atau pelumas khusus) yang nilainya bisa melonjak hingga ratusan dollar per barel.
Secara matematis, pertukaran tidak setara ini terjadi karena adanya transfer nilai surplus dari tenaga kerja dan sumber daya alam di negara Selatan ke pemilik modal di negara Utara. Sebagai contoh, jika satu barel minyak mentah dijual seharga $80, negara produsen mungkin hanya mendapatkan keuntungan bersih sekitar $5 – $10 setelah dipotong biaya operasional perusahaan asing dan utang luar negeri (Ikatan Kapital Harvey). Namun, ketika perusahaan AS mengolah barel yang sama menjadi produk kimia canggih di kilang-kilang mereka di Teluk Meksiko, mereka menciptakan nilai tambah yang seluruhnya mengalir ke Wall Street. Intan Suwandi menekankan bahwa perbedaan upah antara buruh minyak di negara berkembang dengan buruh di AS merupakan kunci utama; meskipun produktivitasnya serupa karena menggunakan teknologi yang sama, buruh di negara berkembang dibayar jauh lebih murah, sehingga selisih upah tersebut menjadi keuntungan ekstra (superprofit) bagi imperialisme ekonomi AS.
Melalui mekanisme ini, terjadilah apa yang disebut sebagai pemisahan antara lokasi produksi (di negara kaya cadangan) dan lokasi akumulasi kekayaan (di pusat finansial AS atau Negara-Negara Utara). Hal ini menjelaskan mengapa negara dengan cadangan minyak terbesar sering kali tetap miskin atau terjebak dalam utang, sementara AS yang cadangannya lebih sedikit justru menjadi pusat kemakmuran dunia. Integrasi antara kendali teritorial Harvey dan rantai nilai Suwandi memastikan bahwa kekayaan alam Venezuela atau Timur Tengah bukan menjadi motor pembangunan nasional mereka, melainkan bahan bakar bagi pertumbuhan kapitalisme Amerika. Inilah esensi dari “wajah baru imperialisme”: sebuah sistem penghisapan yang terlihat seperti transaksi dagang biasa, namun secara struktural dirancang untuk memindahkan kekayaan secara permanen dari belahan dunia selatan ke belahan dunia utara.
Berikut adalah tabel perbandingan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai bagaimana teori David Harvey dan Intan Suwandi bekerja secara sinergis dalam menjelaskan mekanisme imperialisme minyak modern.
Kaitan antara kedua pemikiran ini dalam konteks minyak dapat dipahami sebagai hubungan antara “kerangka besar” dan “mesin penggerak”. David Harvey menyediakan kerangka Spatial Fix, yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat memiliki dorongan kuat untuk melakukan intervensi di negara kaya minyak: mereka membutuhkan ruang baru untuk mengamankan cadangan energi masa depan dan menjaga dominasi Dollar melalui Ikatan Kapital. Namun, setelah intervensi berhasil atau kendali politik didapatkan, teori Intan Suwandi menjelaskan bagaimana Rantai Nilai Global bekerja untuk menyedot kekayaan tersebut secara sistematis. Perusahaan seperti ExxonMobil atau Chevron tidak perlu memindahkan seluruh operasionalnya ke AS; mereka cukup mengontrol teknologi, logistik, dan jalur distribusi (hilir), sementara proses ekstraksi yang berbahaya dan berbiaya sosial tinggi (hulu) dibiarkan berada di negara target dengan upah buruh yang ditekan serendah mungkin.
Integrasi ini membuktikan bahwa imperialisme hari ini bukan hanya soal “bendera” yang berkibar di tanah asing, melainkan soal “aliran nilai” yang tidak pernah berhenti mengalir ke pusat kapital. Jika Harvey menekankan bahwa intervensi di Venezuela dilakukan untuk memastikan “ikatan kapital” tidak terputus, Suwandi melengkapinya dengan menunjukkan bahwa selama Venezuela tetap berada dalam rantai nilai yang dikendalikan korporasi AS, maka setiap barel minyak yang keluar dari tanah tersebut akan selalu memperkaya Paman Sam lebih besar daripada rakyat Venezuela sendiri. Inilah wajah baru imperialisme: sebuah perampasan aset yang legal secara sistemik dan terstruktur melalui jaringan ekonomi global.
Jika David Harvey menjelaskan “mengapa” AS harus mengontrol minyak dan ekonomi dunia melalui ikatan kapital, Intan Suwandi menjelaskan “bagaimana” kontrol tersebut bekerja sehari-hari melalui struktur organisasi perusahaan yang menyedot nilai dari negara-negara kaya sumber daya. Keduanya berujung pada satu kesimpulan: imperialisme hari ini adalah sistem canggih untuk memastikan kekayaan global tetap mengalir ke Negara pusat atau Bumi Utara.***
A. Muh. Ismail adalahh Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Sumberdaya Universitas Hasanuddin.
Referensi:
CNBC Indonesia. 2026. Detik-Detik Maduro Ditangkap & Dibawa Untuk Diadili Di AS. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260104085757-7-699442/detik-detik-maduro-ditangkap-dibawa-untuk-diadili-di-as.
David, Harvey. 2010. Imperialisme Baru. Jogjakarta: Resist Book.
Intan, Suwandi. 2022. Rantai Nilai: Wajah Baru Imperialisme Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Independen.
Noam, Chomsky. 2008. Neoimperialisme Amerika Serikat. Yogyakarta: Resist Book.
Trading Economics. 2025. https://id.tradingeconomics.com/.