Melalui RUU Minerba, Tak Ada Masa Depan Cerah Bagi Kita Semua!

Mukadimah perlawanan

Oleh Sartika Nur Shalati

Lukisan karya Arahmaiani
Tak ada yang lebih mengganggu selain menerima kabar buruk secara beruntun. Bayangkan saja sejak pagi kau membaca berita menyebalkan dari laman beranda facebook. Orang-orang ramai menulis status umpatan ke pemerintah. Isinya tentang RUU minerba yang disahkan diam-diam. Sekaligus Iuran BPJS yang ikut naik 99% sehari setelahnya secara dadakan! Dalam hati, saya membatin sarkas; ajaib! Sambil nyengir meringis.

Saya memilih kosa kata sederhana itu dari pada umpatan kasar yang sebenarnya pantas dilontarkan. Bukan tanpa sebab. Saya hanya sedikit berimajinasi. Membayangkan mata-mata atau teknologi penyadapan yang bisa merekam isi hati atau pikiran seseorang. Tapi tunggu dlu. Jika mengingat betapa tidak masuk akalnya modus-modus penangkapan yang dilakukan negara hari ini, kurasa kalian bisa maklum. Saya sedikit parno hingga berpikir irrasional seperti ini. Kalian masih ingat kasus pembobolan akun whatsapp belakangan ini? Ada Ravio Patra- peneliti kebijakan yang diciduk sehabis mengkritik stafsus Jokowi.[1] Rentannya pembobolan jalur komunikasi sepertinya menjadi trend semenjak banyak orang melayangkan kritik atas kekuasaan yang sewenang-wenang. Saya tak mau bernasib sama dengan mereka-mereka yang diperkarakan melaui UU ITE. Dituduh mencemari nama baik pemerintah. Apalagi jika model kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi, sudah dikorupsi. Jangan harap bisa selamat!

Kabar buruk selanjutnya datang setelah handphone saya berdering. Sebuah telpon whatsapp dari nomor salah satu Ibu korban Tambang di Kalimantan Timur. Saya memiliki relasi cukup dekat dengan beberapa dari mereka karena pernah melakukan penelitian di Samarinda. Ibu yang menghubungi saya kali ini, merupakan induk semang yang rumahnya bersedia menampung saya selama 6 bulan. Tetapi, buruknya jaringan menghentikan pembicaraan kami yang belum sempat terjalin begitu intim. Tidak seperti biasanya, suara dari balik handphone itu terdengar parau. Tapi pikiran saya masih stuck pada masalah klasik jaringan telpon yang terputus-putus. Tak ada gunanya menelpon ulang. Maka segera saya mengabarinya melalui pesan whatsapp. Kami bertanya kabar seperti biasanya. Ibu Rahmawati membalas dengan mengirimkan sebuah Voice Note yang merekam suaranya:

“Ikha, Ibu sempat baca statusmu. Innalillahi, Ibu sangat kecewa dan kaget mendengar perijinan pertambangan akan dibuka kembali, ka. Ya itu kayak apa? Sedih aja dan sangat kecewa sama pemerintah tidak perduli dengan masyarakat. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka dan kesenangan mereka sendiri. Tidak bisa memikirkan dan merasakan apa yang dirasakan ibu-ibu korban (tambang-red) yang berada di Samarinda. Bahkan sampai kapanpun, kami akan selalu dan  tidak akan pernah bisa melupakan anak-anak kami. Begitu, Ikhaa…”

Mulut saya mendadak beku tak mampu mengeluarkan sepatah kata selain perasaan sesak dan nyeri menjalar dari hati sampai kerongkongan. Saya mengambil jeda. Mengatur nafas untuk menenangkan diri. Kemudian membalas pesan whatsapp Ibu Rahmawati untuk memberikan semangat yang sebenarnya saya sendiri juga tidak punya. Di tengah situasi krisis ini, rasanya lebih sulit menerima komentar yang mengganggu hati nurani.

Baca juga:  Borok Kapitalisme dalam Corona dan Apa yang Sebaiknya Kita Lakukan
Karya Anti-Tank Project

Sejak wacana pengesahan RUU minerba beberapa hari lalu, saya sudah lebih dulu diliputi perasaan berkabung. Anggap saja dampak stress. Akumulasi keputusasaan akibat pengkhianatan para penguasa  kepada rakyat yang diwakilinya. Terlebih lagi, isi hati Ibu Rahmawati yang diungkapkan dengan jujur, membuat gejolak emosi berubah tak karuan.

Ibu Rahmawati adalah korban langsung atas kepentingan elite melalui bisnis batubara yang menyebabkan kematian putranya di lubang bekas tambang PT Graha Benua Etam. Kematian anaknya bertepatan dengan perayaan hari ibu- 22 Desember 2014. Membayangkan perjuangannya menuntut keadilan untuk mendiang anaknya, membuat kita banyak mengelus dada. Sudah 6 tahun berlalu tetapi masalahnya tak kunjung menemukan titik terang.

Kita semua tahu, menjadi hal mustahil menyuarakan keadilan, jika kasusnya telah menyeret pengusaha atau penguasa yang memiliki power dan privilege. Apalagi si penggugat adalah seorang perempuan yang bukan siapa-siapa di mata kekuasaan. Bagi saya, itu sama saja membunyikan genderang perang antara kucing dengan singa yang hasil akhirnya bisa ditebak .

Ia memang kalah karena minim kekuatan. Namun soal prinsip hidup, dia jawaranya. Ibu Rahmawati adalah contoh pribadi yang berpendirian teguh membela kebenaran dan haknya. Ia pernah menolak uang ratusan juta rupiah dari perusahaan tambang yang membunuh anaknya, demi mengusut tuntas kasus kematian putranya di jalur hukum. Jangan salah. Dia bukan orang kaya yang dengan enteng menolak nominal ratusan juta. Bagi kelas menengah seperti dia, itu jumlah yang terlampau fantastis. Bisa untuk merenovasi rumah kayunya menjadi rumah elit, membeli mobil dan meningkatkan standar hidup. Namun ia menolak menggadaikan keadilan dan mereduski proses penegakan hukum yang seharusnya ditempuh oleh perusahaan yang lalai mematuhi aturan.

Perjuangan Ibu Rahmawati sudah terdengar jauh sampai ke istana kepresidenan. Bahkan menyebarang lintas negara. Silih berganti orang-orang datang ke rumahnya. Mulai dari peneliti, wartawan, pejabat pemerintah, menteri, asisten presiden, bahkan duta besar Inggris untuk memperoleh cerita naas putranyaitu. Beritanya pun muncul di mana-mana. Mulai dari media cetak, online, hingga disiarkan di televisi nasional, dan mendapatkan dukungan dari ribuan warga dengan penandatanganan petisi. Namun tak satupun nama yang berhasil diseret sebagai tersangka atas peristiwa itu.

Jika ditelisik lebih jauh, kita bisa maklum dengan komentarnya. Ia adalah representasi dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Perkara lubang tambang yang tidak direklamasi bukan masalah baru di Kalimantan Timur. Meski bukan satu-satunya orang tua yang kehilangan anak, namun Ibu Rahmawati bagai sebuah sumbu kekuatan yang mempererat solidaritas para perempuan lingkar tambang di Kalimantan Timur.

Karya Anti-Tank Project

Dengan pengesahan RUU Minerba oleh DPR yang dilaksanakan di tengah pandemi, kasus-kasus kejahatan tambang yang belum terselesaikan ibarat luka yang terus menganga tanpa penanganan. Meski belum mendapat kejelasan hukum, pemerintah justru memberikan karpet merah bagi investasi yang ditunggangi oligarki melalui bisnis pertambangan.[2] Mimpi buruk tak hanya bagi daftar korban tambang yang sudah-sudah, tetapi juga bagi kita yang masih butuh air bersih, udara sehat dan tanah yang layak.[3] Tentu saja hal yang sulit tercapai dengan jumlah konsesi tambang mineral dan batubara yang menurut JATAM sudah menguasai 44% negara ini. Saya tak asal menulis. Hanya dalam hitungan hari setelah pengesahan RUU Minerba. Pesta pora pengusaha tambang kembali nampak. Beberapa izin pertambangan PKP2B mendapatkan kemewahan agar kontrak diperpanjang[4]! Pantas saja, RUU ini buru-buru disahkan karena beberapa izin tambang PKP2B sebentar lagi akan berakhir. Hah, lagi-lagi terselubung!

Baca juga:  Siasat Politik Rampas Lahan Korporasi Hutan di Pedesaan

***

Sejak masa pandemi, banyak orang menghabiskan waktu di depan layar gadget ataupun laptop. Saya salah satunya yang berlama-lama betah di depan layar untuk membaca berita atau menyaksikan diskusi daring. Hitung-hitung mengisi waktu luang menyaksikan perkembangan dunia yang tak kunjung membaik.

Setelah dunia mencemaskan krisis iklim yang semakin parah tahun ke tahun, muncul wabah Covid-19 yang mengalihkan perhatian. Ia datang mengguncang kestabilan dunia dari sisi manapun. Banyak orang berharap, wabah ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah ekonomi yang kita anut saat ini. Memperketat kebijakan untuk system ekonomi yang berkelanjutan. Memperkecil aktivitas pengrusakan untuk keseimbangan ekosistem. Ataupun melakukan perenungan dan refleksi yang mendalam atas semuanya. Sayangnya itu tidak terjadi, hanya sekedar harapan kosong di siang bolong. Di hadapan kapitalisme, ambisi akumulasi capital bahkan tak bisa dibendung. Bukti nyata dari lahirnya pengesahan RUU Minerba dan segala tetek bengeknya untuk kesejahteraan oligarki dan kelas elite.

Karya Anti-Tank Project

Padahal belum lama ini National Geograpic merilis artikel berjudul “Semakin Sering Manusia Menebangi Hutan, Semakin Besar Risiko Munculnya Penyakit Baru[5]. Artikel ini juga menyuplik penelitian Stanford University- Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pembangunan tidak ramah lingkungan dapat memunculkan penyakit baru. Satu kasus yang menjadi lokusnya: berkurangnya luasan hutan di Uganda meningkatkan risiko kontak manusia dengan virus pada primata liar yang habitatnya mulai menjadi tempat huni baru bagi aktivitas manusia karena reorganisasi ruang.

Saat ini, bertahan hidup adalah harapan yang mulai sulit diwujudkan. Sama sulitnya menahan amarah dan rasa benci hingga ke ubun-ubun. Apalagi mengingat penderitaan berlapis yang diberikan oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Tetapi menyimpan dendam katanya juga tidak baik untuk kesehatan mental kata channel Youtube yang kemarin saya tonton. Sebagai gantinya, kita terpaksa harus mengingat hal-hal baik.

Kali ini saya mencoba berbaik sangka. Tolong bantu saya untuk mengingat kembali, apakah ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akhir-akhir ini yang membuat kalian terkagum-kagum dan berkata “Nah, pemerintah memang harus begitu?”. Saya khawatir ingatan saya mengalami kemunduran akibat stress berkepanjangan selama masa pandemi. Makanya tak ada satu pun memori dalam ingatan saya yang menunjukkan bijaknya kebijakan pemerintah. Jika tidak ada, mungkin saya memang harus membaca lebih banyak berita atau berkonsultasi dengan dokter syaraf untuk memastikan kemungkinan daya ingat saya tidak bermasalah.

Tetapi berbaik sangka juga telampau sulit, cuk. Facebook yang diharapkan menjadi hiburan dan alat komunikasi untuk memperpendek batas ruang dengan orang lain di kala pandemi, setiap hari lamannya semakin dipenuhi orang-orang muak yang kehilangan kesabaran. Katanya, pemerintah akhir-akhir ini sering berulah. Selain plin plan juga kerap kali melakukan prank kepada rakyat. Salah satunya kebijakan iuran BPJS yang mendadak naik padahal sempat dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung.[6] Pernyataan ini hanya kutipan ya. Sama dengan judul artikel yang ditulis Mojok memiliki muatan kekecewaan seperti “Cara Terjitu Memprediksi Kondisi Negara: Dengarkan Apa yang Dikatakan Jokowi, Lalu Lihat Sebaliknya”.[7]

Tulisan ini saya dedikasikan untuk perjuangan Ibu Rahmawati yang tak henti merongrong kesewenang-wenangan penguasa untuk keadilan.  text

Judul di atas memang kurang ajar, namun bisa jadi pantas. Saat ini, negara mengajarkan kita untuk mengurus diri sendiri. Melepaskan kewajibannya dalam menjamin keselamatan hidup warga negara seperti kata Undang-Undang. Hal itu bisa dilihat dari penerapan Herd Immunity yang mulai dipilih di Indonesia dalam penanganan Covid-19.[8] Sekalipun kebijakan tersebut dikecam WHO[9] karena dapat membunuh satu generasi melalui seleksi alam.[10] Orang-orang dengan imunitas kuatlah yang akan bertahan dengan cara rajin berolah raga, menjaga pola makan dengan makan bergizi, pola tidur yang teratur dengan jam tidur yang cukup.

Baca juga:  Recreation :

Di antara 269,9 juta penduduk[11], mereka yang paling mungkin bertahan dan mengikuti tips-tips ala hidup sehat adalah golongan kelas atas karena memiliki privilege dan modal. Sedangkan rakyat miskin yang hanya hidup dengan penghasilan 10 ribu sampai 50 ribu perhari, boro-boro makan bergizi, yang penting perut kenyang, hati senang. Atau buruh-buruh pabrik yang kehilangan waktu istirahat dan jam tidur yang tidak berkualitas karena mencurahkan segenap tenaga dan stress akibat harus bekerja di tengah pandemi.

Keseriusan negara dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat benar-benar diuji saat ini. Alih-alih ingin mengajak kita berdamai dengan Corona seperti ungkapan Pak Presiden. Kekhawatiran akan kematian massal justru semakin nyata di depan mata. Harapan kita satu-satunya adalah mengandalkan solidaritas massa yang datang dari sesama rakyat. Mungkin itu juga maksud dari tagar #rakyatbanturakyat yang sedang trending. Aksi yang mengerluarkan modal pribadi untuk membantu sesama. Hal ini sebenarnya secara tidak langung menihilkan peran negara yang bukan sekali dua kali terjadi. Juga bisa jadi mengkonfirmasi ketidakmampuan negara melaksanakan tugasnya, sehingga rakyat terpaksa harus mengurus diri sendiri.

Toh saat ini kita bekerja, belajar, dan harus sehat atas usaha masing-masing. Jika hal-hal mendasar tidak dapat dijamin oleh negara seperti kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup yang sehat dan aman. Maka, apa yang sudah negara lakukan untuk kita- rakyatnya? #Seriusnanya

Karya Anti-Tank Project
Komentar Pembaca CaraBaca

BUKU TERBITAN CARABACA.ID

Melawan Rezim Infrastruktur - Studi Ekonomi Politik

Sebagai cara untuk tetap waras dan terus melanggengkan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan, CaraBaca terus memproduksi wacana alternatif  dengan menulis, membaca, diskusi, dan mengorganisir akar rumput.
BELI PRDOUK KAMI SEBAGAI DUKUNGAN
close-link
0%